Sunday, November 3, 2013

Diajak Dialog Nggak Ada Respon, Jokowi Tinggalkan Demo Buruh

Diajak Dialog Nggak Ada Respon, Jokowi Tinggalkan Demo Buruh

Kamis, 31 Oktober 2013, 20:04 WIB
Komentar : 1
Antara
Demo buruh di Gatot Subroto, beberapa waktu lalu.
Demo buruh di Gatot Subroto, beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Balai Kota setelah menunggu perwakilan buruh yang tidak kunjung tiba di kantornya.

"Lha mana buruhnya? Tadi kan saya minta ada perwakilan buruh, sepuluh orang untuk masuk dan menemui saya di ruangan. Tapi, ternyata tidak datang-datang juga," kata Jokowi sambil berjalan keluar dari ruangannya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Jokowi meninggalkan Balai Kota pada pukul 17.45 WIB setelah menanti kehadiran perwakilan buruh selama beberapa waktu. "Tadi saya kasih waktu sepuluh menit. Tapi, ternyata belum ada yang datang. Kemudian, saya tunggu lagi, dan ternyata tidak datang juga. Ya sudah kalau begitu, saya masih punya urusan yang lain. Saya tidak mau tunggu lama-lama," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, tujuannya mengajak perwakilan buruh ke dalam ruangannya adalah membahas tuntutan buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014 mendatang.
Sebelumnya, Jokowi menemui sekelompok buruh yang tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI.

Jokowi melangkah keluar dari kantornya pada pukul 17.00 WIB dan langsung berjalan keluar pagar Balai Kota untuk menemui para buruh. Setelah diajak, salah satu perwakilan buruh meminta waktu untuk melakukan koordinasi dengan teman-temannya.

Namun, setelah lebih dari sepuluh menit, tidak ada juga perwakilan buruh yang menemuinya, akhirnya Jokowi memutuskan untuk pergi meninggalkan Balai Kota.

Hingga berita ini diturunkan, masih ada puluhan buruh yang bertahan di Balai Kota. Tetapi, mereka tidak menyampaikan orasi atau menyanyikan yel-yel melainkan hanya duduk-duduk sambil makan atau mengobrol.

Diajak Dialog Nggak Ada Respon, Jokowi Tinggalkan Demo Buruh

Diajak Dialog Nggak Ada Respon, Jokowi Tinggalkan Demo Buruh

Kamis, 31 Oktober 2013, 20:04 WIB
Komentar : 1
Antara
Demo buruh di Gatot Subroto, beberapa waktu lalu.
Demo buruh di Gatot Subroto, beberapa waktu lalu.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Balai Kota setelah menunggu perwakilan buruh yang tidak kunjung tiba di kantornya.

"Lha mana buruhnya? Tadi kan saya minta ada perwakilan buruh, sepuluh orang untuk masuk dan menemui saya di ruangan. Tapi, ternyata tidak datang-datang juga," kata Jokowi sambil berjalan keluar dari ruangannya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Jokowi meninggalkan Balai Kota pada pukul 17.45 WIB setelah menanti kehadiran perwakilan buruh selama beberapa waktu. "Tadi saya kasih waktu sepuluh menit. Tapi, ternyata belum ada yang datang. Kemudian, saya tunggu lagi, dan ternyata tidak datang juga. Ya sudah kalau begitu, saya masih punya urusan yang lain. Saya tidak mau tunggu lama-lama," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, tujuannya mengajak perwakilan buruh ke dalam ruangannya adalah membahas tuntutan buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2014 mendatang.
Sebelumnya, Jokowi menemui sekelompok buruh yang tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI.

Jokowi melangkah keluar dari kantornya pada pukul 17.00 WIB dan langsung berjalan keluar pagar Balai Kota untuk menemui para buruh. Setelah diajak, salah satu perwakilan buruh meminta waktu untuk melakukan koordinasi dengan teman-temannya.

Namun, setelah lebih dari sepuluh menit, tidak ada juga perwakilan buruh yang menemuinya, akhirnya Jokowi memutuskan untuk pergi meninggalkan Balai Kota.

Hingga berita ini diturunkan, masih ada puluhan buruh yang bertahan di Balai Kota. Tetapi, mereka tidak menyampaikan orasi atau menyanyikan yel-yel melainkan hanya duduk-duduk sambil makan atau mengobrol.

Thursday, October 31, 2013

Proyek MRT Bakal Bikin Macet, Jokowi: Belum Dibangun Saja Sudah Macet

 finance.detik.com

Proyek MRT Bakal Bikin Macet, Jokowi: Belum Dibangun Saja Sudah Macet

by MULYA NURBILKIS - DETIKFINANCE | 
http://us.images.detik.com/content/2013/10/07/4/140806_jokowi.jpgFoto: Jokowi (dok.detikFinance)
Jakarta - Pembangunan transportasi mass rapid transit (MRT) Jakarta akan mulai dibangun pada 16 Oktober 2013. Gubernur Joko Widodo (Jokowi) tak mau banyak memberikan pesan-pesan.

Jokowi hanya berpesan singkat untuk pembangun MRT ini. "Dibangun, diselesaikan secepat-cepatnya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Mantan walikota Solo ini mengatakan, dirinya ingin secepatnya pembangunan proyek-proyek transportasi di Jakarta berjalan. "Perintah saya jelas, secepatnya dimulai," kata Jokowi.

Soal macet akibat proyek MRT, Jokowi mengatakan memang pasti macet. Tapi proyek ini tepat harus dibangun. "Apa nggak usah dibangun saja? Sudah disimulasi Dishub diarahkannya bagaimana," katanya.

"Urusannya PT MRT dulu. Jangan sedikit-sedikit saya, saya nggak mau. Semua saya handle, saya nggak mau sekarang. Selesaikan. Kalau mereka nggak bisa selesaikan, baru saya terakhir. Keenakan nanti kepala dinasnya, PT-nya. Nggak mau saya," jelas Jokowi.

Jokowi tidak mau mengimbau warga soal kemacetan pembangunan MRT, khususnya nanti di sepanjang jalur Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Belum dibangun saja sudah macet, apalagi akan membangun. Saya pastikan mengganggu lalu lintas. Tapi itu konsekuensi membangun MRT," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pada 16 Oktober 2013 yang akan dibangun adalah jalur bawah tanah dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Jalan Sisingamangaraja di depan sekolah Al-Azhar. Selanjutnya akan dibangun rute melayang hingga ke Lebak Bulus.

Ahok: Kita Ada Intel untuk Mendata Biang Kerok Tawuran

 detik.feedsportal.com

Ahok: Kita Ada Intel untuk Mendata Biang Kerok Tawuran

Senin, 07/10/2013 14:00 WIB

Jakarta - Kasus tawuran pelajar di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pihaknya telah menyebar intel untuk menyelidiki biang kerok tawuran.

"Kita ada intel, kita data siapa-siapa saja biang keroknya, masalahnya apa," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013).

Aksi tawuran yang kerap terjadi di ibu kota sudah banyak memakan korban. Tak sedikit warga tak bersalah ikut menjadi korban sia-sia dari ulah para remaja nakal.

Untuk itu, Ahok mengaku akan melibatkan semua aparatnya, tak ketinggalan Ketua RT dan RW untuk ikut mendata permasalahan yang ada.

"Di RW RT, nanti kita pikirin kok," katanya.

Kasus tawuran pelajar yang terakhir terjadi di bus kota PPD 213 jurusan Kampung Melayu-Grogol. Pelaku yang dikenal dengan nama Tompel, menyiram air keras ke sejumlah penumpang. Dia saat ini sudah ditahan di Polres Jakarta Timur.

Akibat ulahnya yang didasari motif dendam ini, 16 penumpang termasuk 4 pelajar SMK 34 menderita luka-luka.

Rp 130 Miliar untuk Bangun Sumur Resapan di Jakarta

 megapolitan.kompas.com

Rp 130 Miliar untuk Bangun Sumur Resapan di Jakarta

  • Senin, 7 Oktober 2013 | 09:06 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pengerjaan sumur resapan dalam di depan kediaman dinasnya, Jalan Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. | Fabian Januarius Kuwado


JAKARTA, KOMPAS.com 
- Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan dana Rp 130 miliar untuk membuat sumur resapan guna mengantisipasi luapan air banjir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Andi Baso mengatakan, dana ratusan miliar rupiah itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2013.

"Anggaran yang digunakan sebesar 130 miliar," ujar Andi di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Andi menjelaskan, pembuatan sumur resapan tersebut akan disebar di lima wilayah di Jakarta, yang difokuskan pada titik-titik genangan serta di ruang terbuka hijau (RTH).

"Lokasinya di Monas, Kebon Sirih, Rasuna Said, pokoknya daerah yang langganan banjir," ucap Andi.

Andi melanjutkan, pihaknya telah menentukan target bahwa proyek ini selesai pada Desember 2013. Target itu, merujuk pada bulan tersebut diperdiksi curah hujan yang tinggi.

Apabila terjadi persoalan di lapangan, pihaknya akan menambah masa pengerjaan sampai 50 hari ke depan. "Kami berkoordinasi dan diskusi dengan dinas PU, lokasi-lokasi yang perlu dibuatkan resapan," tandasnya.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: 

Jokowi Belum Tepati Janji Menggaji Ketua RT dan RW

 megapolitan.kompas.com

Jokowi Belum Tepati Janji Menggaji Ketua RT dan RW

  • Penulis :
  • Sonya Suswanti
  • Senin, 7 Oktober 2013 | 08:33 WIB

Gubernur DKI Joko Widodo. | KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO


JAKARTA, KOMPAS.com – Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pernah menjanjikan akan memberikan Ketua RT dan RW "honor kehormatan" di luar biaya operasional. Namun, setahun setelah menjadi Gubernur, honor kehormatan Rp 500.000 yang dijanjikan belum terwujud.

Nasution, Ketua RW 01 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, mengaku belum pernah menerima honor tersebut. Namun, kata dia, ada penambahan jumlah uang operasional.

"Sejauh ini sih memang biaya operasional RW naik dari Rp 750.000, kini menjadi Rp 1,2 juta. Itu semenjak sekitar 6 bulan setelah naiknya Gubernur DKI Jakarta yang baru. Namun, tidak ada wacana untuk gaji RT dan RW," ujar Nasution kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Nasution menjelaskan, biaya operasional yang dikucurkan melalui kelurahan itu biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan karang taruna, kerja bakti, rapat RW dan kebutuhan RW lain. Dia mengaku, dana operasional yang dikucurkan per tiga bulan tersebut tidak mencukupi kebutuhan RW.

Calon legislatif DPRD yang diusung partai berlogo lingkaran berwarna biru oranye tersebut juga mengatakan, gaji dan jaminan kesehatan memang pernah diucapkan oleh Joko Widodo sebelum ia naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sampai saat ini juga belum ada dana dari kelurahan yang dikhususkan untuk gaji RT dan RW.

Said, Ketua RT 6 RW 4, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, juga mengatakan hal senada. Namun, biaya operasional RT memang naik dari Rp 600.000 menjadi Rp 975.000.

Gaji dan Asuransi kesehatan untuk RT dan RW, dianggap perlu oleh Nasution dan Said, mengingat kerja Ketua RT dan RW yang berperan selama 24 jam. Selalu melayani tanpa batasan, dan tak jarang juga RT dan RW ikut campur dalam masalah rumah tangga warganya.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: 

Ruhut Anggap Jokowi Gagal, PDIP Tak Terima

Ruhut Anggap Jokowi Gagal, PDIP Tak Terima

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Politikus PD Ruhut Sitompul menganggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) gagal mengubah Jakarta. PDIP sebagai partai pengusung Jokowi tak terima.

"Masyarakat bisa melihat dan sepatutnya mengapresiasi beberapa perbaikan signifikan," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Selasa (22/10/2013).

Menurut Eva banyak keberhasilan Jokowi yang sudah dirasakan masyarakat seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu banyak terobosan lain yang digalakkan Jokowi saat ini.

"Seperti lelang jabatan, revitalisasi sungai, perbaikan birokrasi, festival seni, bendungan, kursi taman di jalan protokol, penertiban pasar dan PKL, yang membuat Jakarta menjadi beradab," katanya.

Menurut Eva, Jokowi jelas lebih baik dibandingkan gubernur DKI sebelum-sebelumnya. "Jokowi-Ahok paling revolusioner dalam merombak pemerintahan dan pelayanan publik, masih setahun dan terasa perubahannya," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Elite PD sedang giat menyerang Jokowi. Setelah Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf mengkritik Jokowi soal kebakaran setahun terakhir, giliran politikus nyentrik PD Ruhut Sitompul angkat bicara.

"Apa keberhasilan Jokowi? Nggak ada kan, jalan makin macet, banjir di mana-mana. Udah gitu pernah bilang nggak mau pakai voorijder, sekarang pakai, yang rumahnya digusur pada nangis," kritik Ruhut saat berbincang dengan wartawan, Selasa (22/10/2013).