Thursday, October 31, 2013

Proyek MRT Bakal Bikin Macet, Jokowi: Belum Dibangun Saja Sudah Macet

 finance.detik.com

Proyek MRT Bakal Bikin Macet, Jokowi: Belum Dibangun Saja Sudah Macet

by MULYA NURBILKIS - DETIKFINANCE | 
http://us.images.detik.com/content/2013/10/07/4/140806_jokowi.jpgFoto: Jokowi (dok.detikFinance)
Jakarta - Pembangunan transportasi mass rapid transit (MRT) Jakarta akan mulai dibangun pada 16 Oktober 2013. Gubernur Joko Widodo (Jokowi) tak mau banyak memberikan pesan-pesan.

Jokowi hanya berpesan singkat untuk pembangun MRT ini. "Dibangun, diselesaikan secepat-cepatnya," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/10/2013).

Mantan walikota Solo ini mengatakan, dirinya ingin secepatnya pembangunan proyek-proyek transportasi di Jakarta berjalan. "Perintah saya jelas, secepatnya dimulai," kata Jokowi.

Soal macet akibat proyek MRT, Jokowi mengatakan memang pasti macet. Tapi proyek ini tepat harus dibangun. "Apa nggak usah dibangun saja? Sudah disimulasi Dishub diarahkannya bagaimana," katanya.

"Urusannya PT MRT dulu. Jangan sedikit-sedikit saya, saya nggak mau. Semua saya handle, saya nggak mau sekarang. Selesaikan. Kalau mereka nggak bisa selesaikan, baru saya terakhir. Keenakan nanti kepala dinasnya, PT-nya. Nggak mau saya," jelas Jokowi.

Jokowi tidak mau mengimbau warga soal kemacetan pembangunan MRT, khususnya nanti di sepanjang jalur Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan.

"Belum dibangun saja sudah macet, apalagi akan membangun. Saya pastikan mengganggu lalu lintas. Tapi itu konsekuensi membangun MRT," kata Jokowi.

Seperti diketahui, pada 16 Oktober 2013 yang akan dibangun adalah jalur bawah tanah dari Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Jalan Sisingamangaraja di depan sekolah Al-Azhar. Selanjutnya akan dibangun rute melayang hingga ke Lebak Bulus.

Ahok: Kita Ada Intel untuk Mendata Biang Kerok Tawuran

 detik.feedsportal.com

Ahok: Kita Ada Intel untuk Mendata Biang Kerok Tawuran

Senin, 07/10/2013 14:00 WIB

Jakarta - Kasus tawuran pelajar di Jakarta masih menjadi pekerjaan rumah Pemprov DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku pihaknya telah menyebar intel untuk menyelidiki biang kerok tawuran.

"Kita ada intel, kita data siapa-siapa saja biang keroknya, masalahnya apa," ujar Ahok di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2013).

Aksi tawuran yang kerap terjadi di ibu kota sudah banyak memakan korban. Tak sedikit warga tak bersalah ikut menjadi korban sia-sia dari ulah para remaja nakal.

Untuk itu, Ahok mengaku akan melibatkan semua aparatnya, tak ketinggalan Ketua RT dan RW untuk ikut mendata permasalahan yang ada.

"Di RW RT, nanti kita pikirin kok," katanya.

Kasus tawuran pelajar yang terakhir terjadi di bus kota PPD 213 jurusan Kampung Melayu-Grogol. Pelaku yang dikenal dengan nama Tompel, menyiram air keras ke sejumlah penumpang. Dia saat ini sudah ditahan di Polres Jakarta Timur.

Akibat ulahnya yang didasari motif dendam ini, 16 penumpang termasuk 4 pelajar SMK 34 menderita luka-luka.

Rp 130 Miliar untuk Bangun Sumur Resapan di Jakarta

 megapolitan.kompas.com

Rp 130 Miliar untuk Bangun Sumur Resapan di Jakarta

  • Senin, 7 Oktober 2013 | 09:06 WIB

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau pengerjaan sumur resapan dalam di depan kediaman dinasnya, Jalan Suropati nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat. | Fabian Januarius Kuwado


JAKARTA, KOMPAS.com 
- Pemprov DKI Jakarta sudah menyiapkan dana Rp 130 miliar untuk membuat sumur resapan guna mengantisipasi luapan air banjir.

Kepala Dinas Perindustrian dan Energi DKI Andi Baso mengatakan, dana ratusan miliar rupiah itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2013.

"Anggaran yang digunakan sebesar 130 miliar," ujar Andi di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Andi menjelaskan, pembuatan sumur resapan tersebut akan disebar di lima wilayah di Jakarta, yang difokuskan pada titik-titik genangan serta di ruang terbuka hijau (RTH).

"Lokasinya di Monas, Kebon Sirih, Rasuna Said, pokoknya daerah yang langganan banjir," ucap Andi.

Andi melanjutkan, pihaknya telah menentukan target bahwa proyek ini selesai pada Desember 2013. Target itu, merujuk pada bulan tersebut diperdiksi curah hujan yang tinggi.

Apabila terjadi persoalan di lapangan, pihaknya akan menambah masa pengerjaan sampai 50 hari ke depan. "Kami berkoordinasi dan diskusi dengan dinas PU, lokasi-lokasi yang perlu dibuatkan resapan," tandasnya.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: 

Jokowi Belum Tepati Janji Menggaji Ketua RT dan RW

 megapolitan.kompas.com

Jokowi Belum Tepati Janji Menggaji Ketua RT dan RW

  • Penulis :
  • Sonya Suswanti
  • Senin, 7 Oktober 2013 | 08:33 WIB

Gubernur DKI Joko Widodo. | KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADO


JAKARTA, KOMPAS.com – Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pernah menjanjikan akan memberikan Ketua RT dan RW "honor kehormatan" di luar biaya operasional. Namun, setahun setelah menjadi Gubernur, honor kehormatan Rp 500.000 yang dijanjikan belum terwujud.

Nasution, Ketua RW 01 Kelurahan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, mengaku belum pernah menerima honor tersebut. Namun, kata dia, ada penambahan jumlah uang operasional.

"Sejauh ini sih memang biaya operasional RW naik dari Rp 750.000, kini menjadi Rp 1,2 juta. Itu semenjak sekitar 6 bulan setelah naiknya Gubernur DKI Jakarta yang baru. Namun, tidak ada wacana untuk gaji RT dan RW," ujar Nasution kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (7/10/2013).

Nasution menjelaskan, biaya operasional yang dikucurkan melalui kelurahan itu biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan karang taruna, kerja bakti, rapat RW dan kebutuhan RW lain. Dia mengaku, dana operasional yang dikucurkan per tiga bulan tersebut tidak mencukupi kebutuhan RW.

Calon legislatif DPRD yang diusung partai berlogo lingkaran berwarna biru oranye tersebut juga mengatakan, gaji dan jaminan kesehatan memang pernah diucapkan oleh Joko Widodo sebelum ia naik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, sampai saat ini juga belum ada dana dari kelurahan yang dikhususkan untuk gaji RT dan RW.

Said, Ketua RT 6 RW 4, Kelurahan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, juga mengatakan hal senada. Namun, biaya operasional RT memang naik dari Rp 600.000 menjadi Rp 975.000.

Gaji dan Asuransi kesehatan untuk RT dan RW, dianggap perlu oleh Nasution dan Said, mengingat kerja Ketua RT dan RW yang berperan selama 24 jam. Selalu melayani tanpa batasan, dan tak jarang juga RT dan RW ikut campur dalam masalah rumah tangga warganya.

Editor : Ana Shofiana Syatiri

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik: 

Ruhut Anggap Jokowi Gagal, PDIP Tak Terima

Ruhut Anggap Jokowi Gagal, PDIP Tak Terima

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Politikus PD Ruhut Sitompul menganggap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) gagal mengubah Jakarta. PDIP sebagai partai pengusung Jokowi tak terima.

"Masyarakat bisa melihat dan sepatutnya mengapresiasi beberapa perbaikan signifikan," kata politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Selasa (22/10/2013).

Menurut Eva banyak keberhasilan Jokowi yang sudah dirasakan masyarakat seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Selain itu banyak terobosan lain yang digalakkan Jokowi saat ini.

"Seperti lelang jabatan, revitalisasi sungai, perbaikan birokrasi, festival seni, bendungan, kursi taman di jalan protokol, penertiban pasar dan PKL, yang membuat Jakarta menjadi beradab," katanya.

Menurut Eva, Jokowi jelas lebih baik dibandingkan gubernur DKI sebelum-sebelumnya. "Jokowi-Ahok paling revolusioner dalam merombak pemerintahan dan pelayanan publik, masih setahun dan terasa perubahannya," tegas anggota Komisi III DPR itu.

Elite PD sedang giat menyerang Jokowi. Setelah Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf mengkritik Jokowi soal kebakaran setahun terakhir, giliran politikus nyentrik PD Ruhut Sitompul angkat bicara.

"Apa keberhasilan Jokowi? Nggak ada kan, jalan makin macet, banjir di mana-mana. Udah gitu pernah bilang nggak mau pakai voorijder, sekarang pakai, yang rumahnya digusur pada nangis," kritik Ruhut saat berbincang dengan wartawan, Selasa (22/10/2013).

Wasekjen PD: Apa yang Bisa Dilihat dari Jokowi?

Wasekjen PD: Apa yang Bisa Dilihat dari Jokowi?

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Elite Partai Demokrat terus melempar serangan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sama seperti Ruhut Sitompul, dan Nurhayati Ali Assegaf, Wasekjen PD Ramadhan Pohan tak melihat jejak kinerja Jokowi.

"Apanya yang mau dilihat dari Jokowi?" kata Ramadhan Pohan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Ramadhan juga mencatat sejumlah PR besar yang belum diselesaikan Jokowi. Ia menyebut sama dengan kritikan Nurhayati ke Jokowi soal banyaknya rumah terbakar.

"Macet kan masih ada, rumah aja masih banyak yang terbakar. Pelayanan publik juga belum begitu jalan," katanya.

Rupanya fakta hasil survei yang mengungkap kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Jokowi tak dianggap segelintir elite PD. Suara keras juga disampaikan politikus PD Ruhut Sitompul yang menyebut Jokowi gagal memimpin Jakarta dan jangan pernah bermimpi jadi presiden.

Wasekjen PD: Apa yang Bisa Dilihat dari Jokowi?

Wasekjen PD: Apa yang Bisa Dilihat dari Jokowi?

Danu Damarjati - detikNews

Jakarta - Elite Partai Demokrat terus melempar serangan ke Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sama seperti Ruhut Sitompul, dan Nurhayati Ali Assegaf, Wasekjen PD Ramadhan Pohan tak melihat jejak kinerja Jokowi.

"Apanya yang mau dilihat dari Jokowi?" kata Ramadhan Pohan kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2013).

Ramadhan juga mencatat sejumlah PR besar yang belum diselesaikan Jokowi. Ia menyebut sama dengan kritikan Nurhayati ke Jokowi soal banyaknya rumah terbakar.

"Macet kan masih ada, rumah aja masih banyak yang terbakar. Pelayanan publik juga belum begitu jalan," katanya.

Rupanya fakta hasil survei yang mengungkap kepuasan masyarakat Jakarta terhadap kinerja Jokowi tak dianggap segelintir elite PD. Suara keras juga disampaikan politikus PD Ruhut Sitompul yang menyebut Jokowi gagal memimpin Jakarta dan jangan pernah bermimpi jadi presiden.

PDIP Mentahkan Serangan Elite PD ke Jokowi

PDIP Mentahkan Serangan Elite PD ke Jokowi

Ferdinan - detikNews
Jakarta - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sudah membawa perubahan awal. Program kebijakan Jokowi sudah pro pada warga, tak seperti serangan membabi-buta yang digencarkan elite PD.

"Jokowi dan Ahok baru bekerja selama 1 tahun dan mulai membawa harapan baru bagi Jakarta yang lebih manusiawi," kata Hasto, Selasa (22/10/2013).

Jokowi, lanjut Hasto, sudah memulai membenahi perumahan kumuh agar penataan tata ruang sesuai peruntukannya. Apa yang dilakukan Jokowi jelas membenahi potret buram Jakarta yang tak disentuh gubernur sebelumnya.

"Itu juga sebagai upaya untuk mencegah kebakaran yang sering terjadi di DKI," ujarnya.

Dia berharap Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf memberi waktu kepada Jokowi dan Ahok dalam pembenahan ibu kota. Tak ada satu pun pemimpin di Jakarta yang mau terjadi kebakaran.

"Karena tidak ada satu pun kepala daerah yang senang kalau terjadi kebakaran apalagi menyengsarakan rakyat miskin," tuturnya.

Sebelumnya Ketua F-PD Nurhayati Ali Assegaf menyerang Jokowi soal kebakaran dan mobil murah. Serangan itu ditambah lagi oleh Ruhut Sitompul yang menyatakan Jokowi gagal memimpin Jakarta. Serangan-serangan pun terus berdatangan dari elite PD lainnya.

Ogah Kritisi Jokowi Lagi, Taufiqurrahman Takut Di-bully

Ogah Kritisi Jokowi Lagi, Taufiqurrahman Takut Di-bully

Hardani Triyoga - detikNews
Jokowi menyapa warga yang berada di seberang Kali Ciliwung. (Fotografer - Hasan Al Habshy)
Jakarta - Kritikan elite Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf terhadap kinerja setahun Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang malah mendapat kecaman publik membuat anggota DPRD DKI dari Demokrat, Taufiqurrahman irit dan hati-hati bicara. 

Padahal sebelumnya Taufiqurrahman acap melancarkan kritik terhadap Jokowi. Tak hanya vokal terhadap Jokowi, Taufiq juga dikenal sebagai penggalang interpelasi untuk Jokowi seputar Kartu Jakarta Sehat beberapa waktu lalu. 

Tapi kini Taufiq berubah menjadi "kalem". Menyangkut Jokowi, ia sekarang irit dan hati-hati bicara. Saat dikonfirmasi detikcom, Senin (21/10), soal pernyataan Nurhayati terhadap Jokowi, ia enggan menjawab. 

​"Enggak mau komen ah, nanti gue di-bully. Enggak deh, hehehe," kata Taufik dalam pesan singkatnya.



Hal serupa juga terjadi pada rekan separtai Taufiq di DPRD, Ahmad Husein Alaydrus. Ia tidak mau bicara banyak. Pria yang akrab disapa habib ini hanya meminta agar media massa bisa obyektif menilai keberhasilan kepemimpinan era Fauzi Bowo dengan Jokowi sekarang dalam masalah prioritas seperti kemacetan dan banjir. "Ya itu saja," ucapnya kepada detikcom, Senin (21/10).

Nurhayati sendiri mengaku tidak mempersoalkan dirinya dikecam oleh publik karena kritikan tersebut. "Enggak masalah. Negara kita ini demokrasi. Kenapa saya disalahkan. Itu publik yang kecam, yang mana? Biasa aja, namanya komentar di media," ujar Nurhayati ketika dimintai tanggapan oleh detikcom, Selasa (22/10).

Adapun Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan persoalan pernyataan Nurhayati tidak perlu dibesar-besarkan. "Setiap pejabat itu harus siap menerima kritikan supaya ada perubahan," kata Marzuki kepada detikcom, Selasa (22/10).
 

Ogah Kritisi Jokowi Lagi, Taufiqurrahman Takut Di-bully

Ogah Kritisi Jokowi Lagi, Taufiqurrahman Takut Di-bully

Hardani Triyoga - detikNews
Jokowi menyapa warga yang berada di seberang Kali Ciliwung. (Fotografer - Hasan Al Habshy)
Jakarta - Kritikan elite Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf terhadap kinerja setahun Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang malah mendapat kecaman publik membuat anggota DPRD DKI dari Demokrat, Taufiqurrahman irit dan hati-hati bicara. 

Padahal sebelumnya Taufiqurrahman acap melancarkan kritik terhadap Jokowi. Tak hanya vokal terhadap Jokowi, Taufiq juga dikenal sebagai penggalang interpelasi untuk Jokowi seputar Kartu Jakarta Sehat beberapa waktu lalu. 

Tapi kini Taufiq berubah menjadi "kalem". Menyangkut Jokowi, ia sekarang irit dan hati-hati bicara. Saat dikonfirmasi detikcom, Senin (21/10), soal pernyataan Nurhayati terhadap Jokowi, ia enggan menjawab. 

​"Enggak mau komen ah, nanti gue di-bully. Enggak deh, hehehe," kata Taufik dalam pesan singkatnya.



Hal serupa juga terjadi pada rekan separtai Taufiq di DPRD, Ahmad Husein Alaydrus. Ia tidak mau bicara banyak. Pria yang akrab disapa habib ini hanya meminta agar media massa bisa obyektif menilai keberhasilan kepemimpinan era Fauzi Bowo dengan Jokowi sekarang dalam masalah prioritas seperti kemacetan dan banjir. "Ya itu saja," ucapnya kepada detikcom, Senin (21/10).

Nurhayati sendiri mengaku tidak mempersoalkan dirinya dikecam oleh publik karena kritikan tersebut. "Enggak masalah. Negara kita ini demokrasi. Kenapa saya disalahkan. Itu publik yang kecam, yang mana? Biasa aja, namanya komentar di media," ujar Nurhayati ketika dimintai tanggapan oleh detikcom, Selasa (22/10).

Adapun Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan persoalan pernyataan Nurhayati tidak perlu dibesar-besarkan. "Setiap pejabat itu harus siap menerima kritikan supaya ada perubahan," kata Marzuki kepada detikcom, Selasa (22/10).
 

Demam Jokowi Menyebar Secara Nasional

Demam Jokowi Menyebar Secara Nasional

Rabu, 23 Oktober 2013, 20:30 WIB
Komentar : 2
Prayogi/Republika
Joko Widodo (Jokowi)
Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Manajer Lembaga Survei Pol-Tracking Institute, Arya Budi mengatakan 'demam' Jokowi kini sudah menyebar secara nasional, bukan hanya di kalangan publik Jakarta. Arya bahkan mengatakan di beberapa daerah, mayoritas warga lebih mengenal Jokowi daripada profil Partai PDIP sendiri.

"Masyarakat tidak menyebut dirinya ingin bersama PDIP, namun dengan Jokowi. Jokowi diperkirakan mampu menarik kembali suara golput yang selama ini terjadi," katanya, Rabu (23/10)

Arya menilai Gubernur DKI Jakarta itu secara pribadi juga sadar akan hal ini, dan telah memiliki 'strategi-strategi' politiknya sendiri untuk Pemilu 2104.
PDIP dalam beberapa kesempatan masih menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan bakal capres dan cawapresnya.

PDIP sesuai hasil Rapat Kerja Nasional pada September lalu menargetkan untuk meraih 27,2 persen suara atau 152 kursi dalam Pemilu Legislatif 2014 agar dapat mengusung capres dan cawapres dari internal partai.

Kini, Revitalisasi Pasar Ini yang Jadi Perhatian Jokowi

Kini, Revitalisasi Pasar Ini yang Jadi Perhatian Jokowi

Rabu, 23 Oktober 2013, 21:47 WIB
Komentar : 0
Wihdan/Republika
Joko Widodo (Jokowi)
Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), mengaku belum menerima laporan bahwa pasar onderdil di Tanah Abang Bukit akan direvitalisasi oleh PD Pasar Jaya.

"Saya belum dapat laporan revitalisasi itu. Yah saya tidak tahu kenapa, sebelum ke pasar onderdil itu saya belum dapat keterangan apapun dari PD Pasar Jaya," ujar Joko Widodo di Balai Kota, Jakarta, Rabu (23/10). 
Menurut dia, dirinya meninjau pasar tersebut karena dapat keluhan dari para pedagang yang menolak direlokasi PD Pasar Jaya.

Ia mengatakan tidak tahu mengenai relokasi pedagang yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya. "Yah saya enggak tahu, masak semuanya tanya ke saya. Yah kamu tanya saja ke PD Pasar Jaya itu," kata dia.

Ia mengatakan pihaknya secepatnya akan memanggil Direktur Utama PD Pasar Jaya, Djangga Lubis, untuk membicarakan revitalisasi pasar pasar onderdil Tanah Abang Bukit "Pak Djangga akan dipanggil besok, diajak bicara dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meninjau pasar onderdil Tanah Abang Bukit yang akan direvitalisasi PD Pasar Jaya. "Biasanya mau ada revitalisasi pasar saya dimintai izin, saya turun ke bawa untuk tanya pedagangnya seperti apa, jadi saya kumpulin biar rampung," ujar Joko Widodo di pasar onderdil Tanah Abang Bukit, Jakarta, Rabu.

Tak Calonkan Jokowi, Ini yang Bakal Dipertaruhkan PDIP

Tak Calonkan Jokowi, Ini yang Bakal Dipertaruhkan PDIP

Rabu, 23 Oktober 2013, 22:16 WIB
Komentar : 2
Prayogi
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun-Gun Heryanto, mengatakan PDI Perjuangan mempertaruhkan popularitas dan elektabilitas partai jika tidak mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk maju sebagai bakal calon Presiden.

"Rakyat sudah menaruh kepercayaan terhadap Jokowi, begitu juga internal PDIP di daerah. Jika Jokowi tak dicalonkan, partisipasi dan kepercayaan publik akan menurun," kata Gun-Gun di Jakarta, Rabu (23/10).

Menurut Gun-Gun, popularitas Jokowi yang didapat saat ini telah menjadi modal Partai untuk dapat menggiring opini publik di masyarakat. Gun-Gun menduga internal PDIP sudah memikirkan hal ini dan itu sebabnya Jokowi selalu menjadi sumbu penempatan citra Partai dalam beberapa waktu terakhir.

"'Positioning' PDI-P belakangan ini sudah terlihat sangat mengandalkan Jokowi," kata Gun-Gun, yang juga pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Menurut Gun-Gun, Jokowi juga merupakan figur yang akan menaikkan daya tarik Partai untuk diajak berkoalisi dalam Pemilu 2014.

Sementara itu, Manajer Lembaga Survei Pol-Tracking Institute, Arya Budi, mengatakan "demam" Jokowi kini sudah menyebar secara nasional, bukan hanya di kalangan publik Jakarta. Arya bahkan mengatakan di beberapa daerah, mayoritas warga lebih mengenal Jokowi daripada profil Partai PDIP sendiri.

"Masyarakat tidak menyebut dirinya ingin bersama PDIP, namun dengan Jokowi. Jokowi mampu meraih suara golput yang selama ini terjadi," katanya. Arya menilai Jokowi secara pribadi juga sadar akan hal ini, dan telah memiliki "strategi-strategi" politiknya sendiri untuk Pemilu 2104.

PDIP dalam beberapa kesempatan masih menunggu momentum yang tepat untuk mendeklarasikan bakal capres dan cawapresnya. PDIP sesuai hasil Rapat Kerja Nasional pada September lalu menargetkan untuk meraih 27,2 persen suara atau 152 kursi dalam Pemilu Legislatif 2014 agar dapat mengusung capres dan cawapres dari internal partai.

Ketua Harian PD: Kritikan Ke Jokowi Maksudnya Baik

Ketua Harian PD: Kritikan Ke Jokowi Maksudnya Baik

Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews
Jakarta - Serangan elite Partai Demokrat (PD) terhadap Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) ditepis oleh PDIP. Namun demikian Ketua Harian PD Syarief Hasan menyatakan bahwa kritikan tersebut tidak bermaksud menjatuhkan.

"Perlu diingat bahwa pendapat Bu Nurhayati itu sebenarnya maksudnya baik, walaupun itu sebenarnya pendapat pribadi saja," ujar Syarief di sela peluncuran buku Anggota Komisi V DPR RI Roestanto Wahidi di Hotel Intercontinental, Jl. Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2013).

Menurutnya PD sebagai partai pemerintah juga bersinergi dengan pemprov DKI Jakarta. Pembangunan harus dilakukan secara bersama-sama.

"Kita beri kesempatan lah kepada Jokowi itu, kan masih 5 tahun jabatannya, masih panjang waktunya," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, politikus nyentrik PD Ruhut Sitompul tetap tegas mengkritisi Jokowi. Menurutnya Jokowi belum membuahkan prestasi signifikan dalam memimpin ibukota.

"Jokowi itu tidak ada prestasinya, benar kata Ibu Nurhayati walaupun itu pendapat beliau. Tapi saya dukung (Nurhayati) itu," tegasnya saat diwawancara terpisah. 

PDIP DPRD DKI: Sebelum PD Kritik Jokowi, Nilai Dulu Kinerja Diri Sendiri

PDIP DPRD DKI: Sebelum PD Kritik Jokowi, Nilai Dulu Kinerja Diri Sendiri

Ray Jordan - detikNews
Foto: Ilustrasi
Jakarta - Elite Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul dan Nurhayati Ali Assegaf, gencar mengkritik 1 tahun kinerja Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi). Fraksi PDIP DPRD DKI menilai, seharusnya para elite PD tersebut mengkoreksi kinerja Jokowi secara obyektif.

"Apa yang dikatakan Ruhut itu soal kinerja Pak Jokowi, seharusnya dia bisa koreksi diri sendiri dulu lah. Kita minta, silahkan koreksi, tapi yang obyektif. Lihat fakta dan apa yang telah dilakukan," ujar anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/10/2013) malam.

Prasetyo mengatakan, untuk menuntaskan berbagai permasalahan di Jakarta ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun dalam masa 1 tahun jabatanya, Gubernur DKI Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) telah bekerja dan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berpengaruh.

"Memang tidak mudah menuntaskan berbagai persoalan di Jakarta ini, tapi Pak Jokowi ini kan pelan-pelan sekarang memberi solusi. Setahun dia bekerja sudah ada terobosan seperti normalisasi Waduk Pluit, Ria Rio. Penataan PKL di Tanah Abang. Dan kalau masih ada yang macam-macam bisa dicari jalan keluarnya," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini.

Sementara itu, terkait pernyataan Ruhut soal Jokowi yang tetap menggunakan fasilitas vooridjer saat bepergian, Prasetyo menilai itu adalah hal yang wajar dan merupakan sebuah aturan baku.

"Masalah vooridjer itu karena prosedur tetap dia sebagai Gubernur DKI. Tapi dia juga sering blusukan nggak pakai vooridjer, Ruhut kan nggak tahu. Dan banyak temuan Pak Jokowi karena blusukan," kata Prasetyo.

Elite PD sedang giat menyerang Jokowi. Setelah Waketum PD Nurhayati Ali Assegaf mengkritik Jokowi soal kebakaran setahun terakhir, giliran politikus nyentrik PD Ruhut Sitompul angkat bicara.

"Apa keberhasilan Jokowi? Nggak ada kan, jalan makin macet, banjir di mana-mana. Udah gitu pernah bilang nggak mau pakai voorijder, sekarang pakai, yang rumahnya digusur pada nangis," kritik Ruhut saat berbincang dengan wartawan, Selasa (22/10/2013).

Eva Sundari: Jokowi-Ahok Tunjukkan Strong Team of Leadership

Eva Sundari: Jokowi-Ahok Tunjukkan Strong Team of Leadership

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta - Pemerintahan Jokowi-Ahok di pucuk pimpinan DKI Jakarta diusik oleh sejumlah elite PD. Bagi pengusung Jokowi, PDIP, Jokowi telah membangun tim yang kuat dengan Ahok untuk mengatasi berbagai persoalan di Jakarta.

"Setahun ini mereka menunjukkan kelasnya sebagai a strong team of leadership di tugas yang maha berat yakni membenahi Jakarta sebagai etalase Indonesia," kata politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari, kepada detikcom, Kamis (24/10/2013).

Menurut Eva sudah banyak yang dikerjakan Jokowi dan Ahok. Namun ada PR besar yang harus dituntaskan. Salah satunya, kemacetan yang sudah menjamur di Jakarta.

"Sudah banyak perbaikan tapi banjir dan macet harus dituntaskan," katanya.

Sejumlah perbaikan yang dilakukan Jokowi antara lain lelang jabatan, revitalisasi sungai, pelayanan publik, dan lainnya. Menurut Eva, Jokowi telah membuat Jakarta menjadi lebih bersahabat dan nyaman.

"Ada festival seni, waduk Ria Rio, kursi di jalan protokol, penertiban pasar dan PKL, dan lain-lain yang membuat Jakarta menjadi beradab," kata anggota Komisi III DPR ini.

"Menurutku, Jokowi-Ahok yang paling revolusioner dalam merombak pemerintahan dan pelayanan publik. Masih setahun tapi sudah terasa perubahannya dan terukur dengan dampak yang lebih baik dari sebelumnya," lanjut Eva.

Selain itu, Eva mengungkap, ada sumbangan besar dari ranah kultur yang disumbangkan Jokowi-Ahok. Yaitu tradisi baru kekompakan gubernur dan wakil gubernur.

"Kerjasama saling mengisi dan tidak malah bersaing antara Jokowi-Ahok, menjadi pemandangan baru dibanding kebanyakan hubungan yang tidak harmonis antara gubernur dan wakilnya di mana gubernur sering mendominasi," kata Eva menyindir gubernur DKI sebelumnya, Fauzi Bowo.

Gaya komunikasi Jokowi yang ndeso juga jadi nilai plus bagi Eva. Kombinasi Jokowi-Ahok dinilai dosis tepat untuk mengatasi persoalan di Jakarta. "Gaya komunikasi yang jujur jauh dari pencitraan dan sering blusukan dari Jokowi, sementara Ahok yang straight forward merupakan pemandangan yang menyegarkan karena ada output yang langsung dirasakan masyarakat," tandasnya.

PDIP: Diusik Nurhayati, Jokowi Makin Semangat


Kamis, 24/10/2013 10:24 WIB

PD Usik Jokowi

PDIP: Diusik Nurhayati, Jokowi Makin Semangat

Ahmad Toriq - detikNews
Jakarta - Kritik yang menerpa Gubernur DKI Joko Widodo ditanggapi positif oleh PDIP. Kritik yang disuarakan Ketua FPD DPR Nurhayati Ali Assegaf itu dijadikan pelecut untuk membuktikan diri.

"Menurut saya semua hal baik saja, ini harus disikapi dengan arif. Pak Jokowi juga menjawabnya dengan terus bekerja, artinya beliau tidak mempermasalahkan, malah makin bersemangat," kata Wasekjen PDIP Eriko Sotarduga kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/10/2013).

Eriko mengatakan kritik yang datang baik untuk Jokowi dan PDIP. Dengan terus dikritik, Jokowi dan PDIP akan makin semangat membuktikan diri bisa memenuhi janji kepada rakyat Jakarta.

"Kalau saya menyukuri hal ini, karena ini membuat PDIP tidak terlena," ujarnya.

Menurut Eriko, Partai Demokrat, sebagai barisan pengkritik, saat ini sedang memerankan peran baru sebagai oposisi di DKI.

"Sebelumnya kan mereka berkuasa, sekarang mereka sedang mencoba memerankan peran oposisi," tuturnya.

Jokowi Tantang Ketua Fraksi DPR Demokrat

Jokowi Tantang Ketua Fraksi DPR Demokrat

Kamis, 24 Oktober 2013, 11:42 WIB
Komentar : 2
Yogi Ardhi/Republika
Joko Widodo (Jokowi)
Joko Widodo (Jokowi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menantang Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Nurhayati Assegaf. Ia meminta Nurhayati lebih teliti saat melontarkan data kebakaran di DKI Jakarta.

"Coba dihitung lagi, memang ada seribu rumah terbakar dalam setahun? Dan selama lima tahun berapa kebakaran terjadi di Jakarta? Jadi benar-benar kelihatan bandingannya," kata Jokowi, di Balaikota Jakarta, Kamis (24/10).

Selain itu, ujarnya, kebakaran lebih karena pemasangan instalasi listrik yang tidak tertib. "Dalam memasang listrik, kadang warga sering tidak tertib. Makanya kami sudah suruh PLN melakukan pengecekan cara memasang yang benar," katanya.

Upaya pelatihan menangani kebakaran juga dikatakan akan dilakukan. "November nanti alat pemadam kebakaran akan didatangkan untuk diberikan pada warga, lebih jelasnya tanya Damkar," katanya.

Sebelumnya, Nurhayati mengkritik setahun kepemimpinan Jokowi dengan maraknya kebakaran di DKI Jakarta. Ia mengatakan terjadinya kebakaran di sekitar seribu rumah Kelapa Gading merupakan kegagalan kepemimpinan Jokowi.

Nurhayati mempertanyakan kinerja Jokowi sehingga seribu rumah bisa terbakar pada 1 Oktober 2013 lalu.

Serangan Amien Rais dan Nurhayati ke Jokowi Mental

Jokowi Diusik

Serangan Amien Rais dan Nurhayati ke Jokowi Mental

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jokowi bersama dua tokoh
Jakarta - Selain Ketua FPD DPR Nurhayati Ali Assegaf, sebenarnya ada tokoh lain yang pernah mencoba mengusik Gubernur DKI Jokowi. Orang itu adalah eks Ketua MPR Amien Rais. Namun sama seperti yang dilakukan Nurhayati, usaha Amien mental.

"Itu kan pernah dilakukan Amien Rais, juga mental," kata pengamat politik Hamdi Muluk kepada detikcom, Kamis (24/10/2013).

Kalau Nurhayati menyentil Jokowi soal maraknya kebakaran di DKI Jakarta, Amien Rais berbeda. Ketua MPP PAN tersebut mengkritisi rencana pencapresan Jokowi.

"Dengan segala hormat saya, untuk memilih 'lurah' Indonesia, tidak boleh hanya berdasar popularitas," kata Amien saat memberikan kuliah umum bertema "Intervensi Asing dalam Politik Luar Negeri" di aula Fisip Undip Semarang, Selasa (24/9) lalu.

Amien mengaku Jokowi memang sosok yang baik dan sering blusukan menemui masyarakat, namun ia kembali menegaskan agar masyarakat tidak terpaku pada popularitas. Ia mencontohkan negara Filipina yang memilih artis Joseph Estrada sebagai presiden. Menurut Amien, Estrada dipilih karena popularitasnya dalam memerankan tokoh di film, namun saat menjabat sebagai presiden, Estrada tidak mampu menjalankannya.

"Setelah sembilan bulan dilengserkan karena sering tenggak minuman keras, main wanita, dan lain-lain," tegasnya.

Tapi kritik dua orang penting di Indonesia itu mental. Nurhayati yang juga Waketum PD pun panen bully. "Apalagi Ibu Nurhayati bicara sebagai Ketua FPD loh ya, Ibu punya kepentingan, Ibu tidak netral. Siapa yang percaya? Buktinya di-bully ribuan orang, kalau itu diperpanjang mungkin bisa jutaan," kata Hamdi.
Kini PD juga menegaskan pernyataan Nurhayati adalah pandangan pribadi. Tentu karena serangan Nurhayati ke Jokowi tak bagus buat citra PD.